Luka di Maluku dan Retaknya Kepercayaan pada Aparat

One Nation Press — Maluku Tenggara — Seorang pelajar berusia 14 tahun berinisial AT meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS di wilayah Maluku. Kakaknya, NK (15), turut menjadi korban dan mengalami patah tulang. Informasi awal mengenai kasus ini disiarkan oleh Kompas.tv dan sejumlah media nasional per Februari 2026.

Secara formal, kasus ini sudah masuk jalur hukum. Terduga pelaku telah diamankan dan akan diproses pidana serta etik. Kadiv Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai Tribrata dan Catur Prasetya.

Namun, jika berhenti pada narasi “oknum” dan “proses berjalan”, kita justru menutup mata dari persoalan yang jauh lebih dalam.

Kekerasan yang Terlalu Mudah Terjadi

Pertanyaan paling mendasar bukan hanya “siapa pelaku”, tetapi mengapa kekerasan begitu mudah menjadi respons aparat terhadap warga sipil, bahkan anak di bawah umur?

Dalam banyak kasus serupa di berbagai daerah, pola yang terlihat hampir sama:

• Interaksi awal yang seharusnya bisa diselesaikan secara persuasif,
• Eskalasi cepat menjadi tindakan fisik,
• Korban mengalami luka berat atau meninggal,
• Institusi menyebutnya sebagai “oknum”,
• Proses etik dan pidana berjalan,
• Publik perlahan lupa.

Jika pola ini berulang, maka secara logika institusional, masalahnya bukan lagi insidental. Ia menjadi struktural.

Apakah sistem pelatihan dan pengawasan internal gagal membentuk kontrol diri aparat?

Apakah ada budaya kekerasan yang ditoleransi secara diam-diam?

Apakah hierarki komando terlalu kuat sehingga bawahan merasa kebal?

Narasi “Oknum”: Tameng Retoris yang Terlalu Sering Dipakai

Istilah “oknum” selalu muncul dalam setiap kasus. Secara hukum, memang individu bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi secara organisasi, institusi bertanggung jawab atas budaya, pengawasan, dan sistem yang membentuk perilaku anggotanya.

Jika satu-dua kasus terjadi, mungkin itu anomali.

Namun jika berulang dari tahun ke tahun, di wilayah berbeda, dengan pola serupa, maka istilah “oknum” berubah menjadi tameng retoris.

Kematian AT bukan sekadar kegagalan individu. Ia adalah kegagalan sistem yang membiarkan potensi kekerasan tidak terdeteksi atau tidak dicegah sejak awal.

Anak 14 Tahun vs Aparat Bersenjata: Ketimpangan Kuasa

Kasus ini memperlihatkan ketimpangan kekuasaan yang ekstrem: seorang anak sekolah berhadapan dengan aparat terlatih dan bersenjata. Dalam negara hukum, aparat memiliki monopoli penggunaan kekuatan. Tetapi monopoli itu dibatasi hukum dan prinsip proporsionalitas.

Ketika seorang anak berakhir tewas dengan luka fatal di kepala, publik berhak mempertanyakan:

• Di mana prinsip proporsionalitas itu?
• Di mana mekanisme de-eskalasi?
• Di mana pengawasan atasan langsung?

Kekuasaan tanpa kontrol adalah ancaman. Dan dalam konteks ini, kontrol tampak tidak berjalan.

Krisis yang Tidak Sekadar Citra

Masalah terbesar bukan hanya reputasi institusi, melainkan legitimasi moral. Polisi ada untuk melindungi warga. Ketika warga—terutama anak—menjadi korban kekerasan aparat, terjadi pembalikan peran yang sangat berbahaya.

Kepercayaan publik tidak runtuh dalam satu hari. Ia tergerus sedikit demi sedikit, oleh kasus demi kasus, oleh video viral, oleh kesaksian korban, oleh cerita yang berulang.

Permintaan maaf penting. Penahanan pelaku penting. Tetapi yang lebih penting adalah:

• Audit menyeluruh terhadap pola kekerasan,
• Transparansi investigasi tanpa konflik kepentingan,
• Pengawasan eksternal independen,
• Reformasi pendidikan dan budaya internal.

Tanpa itu, setiap tragedi hanya menjadi episode baru dalam krisis yang sama.

Institusi di Persimpangan

Polri berada di persimpangan: antara mempertahankan narasi defensif atau melakukan koreksi struktural yang nyata. Jika pendekatan yang diambil hanya bersifat reaktif—bergerak setelah viral—maka persepsi publik bahwa institusi “semakin kacau” akan semakin menguat.

Kematian AT harus dipandang sebagai alarm keras, bukan sekadar perkara pidana individual. Jika tidak ada perubahan mendasar, maka tragedi ini bukan yang terakhir.

Dan setiap kali seorang warga—terutama anak—menjadi korban kekerasan aparat, bukan hanya satu keluarga yang berduka. Negara ikut kehilangan wibawanya.