Kakanwil Kemenkum Banten Tinjau Posbankum Jelang Peresmian Nasional

One Nation Press — SERANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Banten, Pagar Butar Butar, meninjau langsung Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, sebagai bagian dari persiapan peresmian Posbankum Desa/Kelurahan secara nasional yang dijadwalkan pada 8 April 2026.

Peresmian tersebut direncanakan dilakukan oleh Presiden RI dan dipusatkan di Provinsi Banten.

Sebelumnya, dalam rangka pemantapan kesiapan nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar rapat persiapan secara virtual pada Senin (23/02). Kanwil Kemenkum Banten mengikuti rapat dari Ruang Corporate University, dihadiri Kepala Kanwil Pagar Butar Butar bersama jajaran pimpinan dan Tim Kerja Posbankum.

Target 100 Persen dan Sorotan Pelaporan

Staf Khusus Menteri Hukum, Yadi Hendriana, dalam arahannya menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

“Posbankum di seluruh Indonesia harus segera mencapai 100 persen. Setelah terbentuk, perhatian kita bergeser pada tindak lanjut agar layanan benar-benar berjalan,” ujarnya. Ia juga menyoroti rendahnya angka pelaporan layanan Posbankum secara nasional.

Dari target 80.000 laporan, baru tercatat 13.451 entri data. Setiap Posbankum, kata dia, minimal harus memiliki satu laporan layanan sebagai indikator bahwa fungsi bantuan hukum benar-benar berjalan.

Khusus untuk Banten, Yadi meminta pembaruan data segera dilakukan, mengingat provinsi ini direncanakan menjadi lokasi peresmian nasional.

Tidak Berhenti di Seremonial

Kepala BPHN, Min Usihen, menegaskan Posbankum tidak boleh berhenti pada tahap peresmian semata.

“Posbankum Desa/Kelurahan tidak hanya akan berhenti di peresmian, namun setelahnya juga harus tetap berjalan dan terimplementasi secara nyata. Setiap kendala agar segera dipetakan dan diselesaikan,” ujarnya.

BPHN juga akan melakukan pendampingan pasca peresmian serta mendorong koordinasi aktif antara Kantor Wilayah dan pemerintah daerah.

Komitmen Banten

Menanggapi arahan tersebut, Pagar Butar Butar menyatakan kesiapan penuh Kanwil Kemenkum Banten untuk menyukseskan agenda nasional tersebut.

Ia memastikan pembentukan Posbankum, optimalisasi pelaporan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah akan diperkuat agar layanan bantuan hukum benar-benar menjadi akses keadilan bagi masyarakat desa dan kelurahan.

Melalui langkah ini, Kanwil Kemenkum Banten menegaskan komitmennya bahwa Posbankum bukan sekadar program administratif, melainkan instrumen konkret untuk memperluas akses keadilan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.