Inspektorat Lebak Selidiki Dugaan Pungli di Dinas Sosial

One Nation Press — Lebak - Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan terhadap warga miskin di Dinas Sosial Kabupaten Lebak. Penyelidikan dilakukan dengan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi.

Sekretaris Inspektorat Lebak, Vidya Indra, mengatakan proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa pihak telah dilakukan sejak awal pekan ini.

Menurut Vidya, pemeriksaan merupakan bagian dari upaya pengumpulan informasi terkait dugaan praktik pungli dalam pelayanan kepada masyarakat miskin.

“Proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak sudah kami lakukan sejak Senin hingga Rabu. Saat ini kami masih mengumpulkan keterangan saksi serta bukti-bukti yang diperlukan,” ujar Vidya Indra, Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan proses klarifikasi telah berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu. Hingga kini, pihak Inspektorat masih mendalami berbagai keterangan dari para pihak yang dipanggil untuk memastikan duduk perkara kasus tersebut.

Beberapa pihak yang telah dimintai keterangan di antaranya Kepala Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Ubed Jubaedi Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan aparatur sipil negara di Dinas Sosial Lebak.

Inspektorat juga memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak untuk dimintai keterangan guna melengkapi proses pemeriksaan yang sedang berjalan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifty Cleria, turut dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait pelayanan di instansi tersebut.

Vidya menegaskan bahwa hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus berjalan sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan hasil sementara kepada publik.

“Untuk hasil pemeriksaan sementara kami belum dapat menyampaikannya ke publik, karena prosesnya masih berjalan,” katanya.

Ia memastikan penanganan dugaan pungli tersebut dilakukan secara profesional dan objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Vidya.

Menurutnya, masih ada beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam proses pemeriksaan, termasuk pengumpulan tambahan bukti serta keterangan dari saksi lainnya. Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran disiplin oleh aparatur sipil negara yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar tersebut.

Vidya juga menjelaskan bahwa jika nantinya terbukti terjadi pelanggaran disiplin pegawai, maka terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan sesuai peraturan yang berlaku.

“Jika nantinya terbukti ada pelanggaran disiplin pegawai, maka ada tiga jenis sanksi yang dapat diberikan, mulai dari sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang seperti penurunan atau penundaan kenaikan pangkat, hingga sanksi berat berupa pemecatan,” jelasnya.

Kasus dugaan pungli ini kini masih dalam tahap pendalaman oleh Inspektorat Lebak untuk memastikan fakta serta pihak-pihak yang terlibat sebelum keputusan lebih lanjut diambil.