One Nation Press
Kirim
DAERAH

Mahasiswa Soroti Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Lebak, Kritik Anggaran hingga Stunting

LEBAK, OneNationPress.com — Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Primordial Menggugat (APM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Senin (16/3/2026). Aksi tersebut menyoroti satu tahun…

Endang Zakaria Kontributor

Banten, 17 Maret 2026 · 10:23 WIB

135 dibaca

Bagikan:
Mahasiswa menuntut transparansi anggaran dan penanganan stunting di kampanye Bupati Lebak
Mahasiswa soroti 1 tahun kepemimpinan Bupati Lebak: kritik anggaran, stunting, dan harapan perubahan.

One Nation Press — LEBAK, OneNationPress.com — Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Primordial Menggugat (APM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Senin (16/3/2026). Aksi tersebut menyoroti satu tahun kepemimpinan Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak belum menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Koordinator lapangan aksi, Repi, menyebut pemerintah daerah justru mengalokasikan anggaran untuk berbagai fasilitas pejabat. Ia mencontohkan pengadaan mobil dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua PKK, rehabilitasi rumah dinas bupati senilai Rp2,1 miliar, pengadaan pakaian dinas kepala daerah sebesar Rp320 juta, hingga anggaran makan dan minum kepala daerah yang mencapai sekitar Rp48 juta per bulan untuk bupati dan Rp43 juta per bulan untuk wakil bupati.

“Fasilitas negara terus tersedia, sementara banyak persoalan masyarakat belum terselesaikan,” ujar Repi dalam aksi tersebut.

Selain itu, APM juga menyoroti peningkatan kasus stunting di Kabupaten Lebak. Repi mengungkapkan jumlah kasus meningkat dari sekitar 4.300 menjadi 6.300 dalam beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait efektivitas program penanganan yang dijalankan pemerintah daerah.

Mahasiswa juga mengkritisi penggunaan anggaran untuk rehabilitasi rumah dinas bupati. Repi menilai dana sebesar Rp2,1 miliar tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

Ia menyebut jumlah RTLH di Kabupaten Lebak saat ini mencapai sekitar 88 ribu unit.

“Pembangunan seharusnya dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan dari besar kecilnya anggaran,” tegasnya.

Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.

Pertanyaan umum (FAQ)

  1. 1. Why did the students from APM organize a protest in front of the Lebak Regent’s office?

    They aimed to critique the first year of Regent Hasbi Asyidiki Jayabaya and Vice Regent Amir Hamzah’s leadership, arguing that government policies have not adequately served the broader community’s interests.

  2. 2. Which government expenditures were highlighted as inappropriate by the protestors?

    Repi, the field coordinator, pointed out spending on a government vehicle for PKK leaders, a Rp2.1 billion rehabilitation of the Regent’s house, Rp320 million for the Regent’s official clothing, and monthly allowances of about Rp48 million for the Regent and Rp43 million for the Vice Regent.

  3. 3. What is the significance of the rising stunting cases mentioned during the protest?

    The protestors noted an increase from roughly 4,300 to 6,300 stunting cases in recent months, calling into question the effectiveness of the local government’s child‑health programs.

  4. 4. How many units of “rumah tidak layak huni” (RTLH) are reported in Lebak, and why is this figure important?

    There are approximately 88,000 RTLH units in the regency. The protestors argued that the Rp2.1 billion spent on the Regent’s house could have been redirected to aid these households.

Komentar (0)

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.